Mayang Shahida Nur Yunita Bisnis Thursday, 07 Jul 2022, 1646 WIB Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di akibat wabah corona virus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB dan lockdown, menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi di antaranya adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan potensi dan peluang ekonomi yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor pertanian/ kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai. Bagaimana dengan sumber daya alam yang berada di dasar laut. Sayangnya itu masih banyak yang menjadi misteri dan tanda tanya. Sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang dan lain-lain. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia 1. Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya 2. Hutan Mangrove Hutan Bakau 3. Terumbu Karang 4. Pertambangan dan Energi 5. Padang Lamun 6. Pariwisata Bahari Untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang terabaikan adalah latar belakang pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Tapi, setelah setahun berdiri, upaya tersebut belum membuahkan hasil menggembirakan. Baru-baru ini, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengakui, masih ada sejumlah kendala dalam mengembangkan potensi laut. Di antaranya, aturan hukum yang lemah, minimnya informasi kelautan, serta struktur permodalan yang bisa dimiliki seorang nelayan. Pelaksanaan otonomi daerah Januari tahun depan, justru menambah rumitnya penanganan masalah kelautan. Dengan otonomi daerah masing-masing pemda akan memiliki otoritas terhadap penetapan batas wilayah laut. Selain itu, Undang-undang Otonomi Daerah juga menyebutkan bahwa pemberian izin eksplorasi lepas pantai serta penangkapan ikan dengan kapal berbobot besar, kini tak lagi diberikan pemerintah pusat, melainkan akan menjadi kewenangan daerah propinsi. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kapal-kapal asing penangkap ikan kian marak. Bahkan, bisa membuat semakin menjamurnya kegiatan penambangan lepas pantai yang pada akhirnya menguras potensi sumber daya laut tanpa sisa. Guna meminimalkan potensi konflik, sejak dini, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan telah mengingatkan para pejabat daerah agar konsep pembagian wilayah laut harus dipandang sebagai pengaturan administrasi belaka, bukan sebagai garis yang memisahkan suatu daerah dengan yang lain. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, struktur permodalan bagi nelayan yang senantiasa menjadi kendala, diharapkan terselesaikan setelah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kredit. Dalam pelaksanakan prinsip Good Governance, negara merupakan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi admisnistratif penyelenggaraan pemerintahaan melekat pada negara pemerintah. Peran pemerintah melalui fungsi regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perikehidupaan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan Good Governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir,Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut masyarakat dilibatkan secara luas untuk ikut berpartisipasi mulai dari tahap pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan wilayah laut dapat kita lihat dalam pengaturan keterlibatan masyarakat sebagai syarat dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut. Pemerintah pusat dengan para pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja dapat bekerjasama dalam menegakkan regulasi penjualan ikan agar tertata. Pelaksanaan aturan-aturan pengelolaan perikanan pantai ternyata masih didominasi oleh peranan lembaga adat, pemimpin informal, masyarakat dan lembaga lokal. Faktor-faktor yang menopang dan mempengaruhi keberadaan sistem tradisonal ini adalah kepercayaan dan struktur masyarakat, bentuk peraturan, intensitas dan teknologi penangkapan ikan, struktur pemerintahan desa, dan harga komoditas. Sistem tradisional ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ko-manajemen perikanan pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Salah satu produk unggulan ekspor yaitu udang diharapkan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya petambak yang membudidayakan udang karena adanya faktor kenaikan harga udang, yaitu untuk jenis vanname Februari ini mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir yaitu mencapai Padahal, di waktu normal harga udang paling berkisaran - Mahalnya harga udang bila dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand menjadi Rp per kg dikarenakan mahalnya harga pakan sehingga biaya produksi pun meningkat. Hal itu disebabkan komponen biaya pakan yang mencapai 50 persen dari total biaya produksi. Komoditas unggulan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah ikan tuna thynnos yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian timur meliputi Laut Makasar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan Laut Papua. Potensi produksi tuna di Indonesia hampir mencapai 1,2 juta ton per tahunnya dan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2009. Koordinasi dari pemerintah dan kemudahan berinvestasi diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha dalam bidang budidaya perikanan. Misalnya, kemudahan dalam hal pembiayaan, distribusi hasil produksi, keterjangkauan harga pakan, pengaturan harga ikan agar tidak jatuh. Selain itu pengembangan dibidang perikanan dapat meningkatkan penerimaan dan devisa negara, dengan didukung peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan. ekonomi pemanfaatanpotensikelautan laut potensikelautan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di BisnisBerikutbeberapa contoh dari manfaat sumber daya alam: Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan Salah satu manfaat dari sumber daya alam yang penting ialah sebagai pemenuh kebutuhan pangan manusia juga hewan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Rilis Artikel ini sebelumnya sudah dipublikasikan di Artikel dicuplik dan dilakukan editing berdasarkan persetujuan Prof. Zuzy Anna.* [Foto ilustrasi] Pantai Ujung Genteng. Foto Dadan Triawan* [ 31/8/2020] Indonesia punya potensi ekonomi kelautan yang sangat melimpah. Hal ini didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tahun 2020 memperkirakan potensi ini bisa mencapai US$ 1338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Namun, sudahkah potensi ini dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia? “Permasalahannya adalah bahwa potensi luar biasa ini belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara optimal,” ungkap Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Zuzy Anna. Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016 yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Maritim dan Biro Pusat Statistik menunjukkan, kontribusi sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih jauh dari harapan, yaitu hanya sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2018. baca juga Gerak Manusia Dibatasi Saat Pandemi, Laut Indonesia Perlahan Memulihkan Diri Namun, secara perlahan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki rencana pengelolaan kawasan laut mereka tata ruang laut atau nama resminya, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil RZWP3 sejak tahun 2014. Prof. Zuzy menjelaskan, dokumen ini digunakan untuk memetakan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, setidaknya selama 20 tahun mendatang. “Bukan tidak mungkin, sektor kelautan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang ekonomi negeri ini di masa depan,” tuturnya. Menurut Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Perikanan ini, ada beberapa potensi tersembunyi dari kelautan Indonesia yang bisa dikembangkan secara ekonomi, antara lain kawasan konservasi perairan, pariwisata, dan kekayaan arkeologi. baca juga Laut Masa Depan Indonesia Kawasan Konservasi Perairan Di sektor kawasan konservasi perairan, Indonesia sudah menetapkan lebih dari 20 juta hektare kawasan konservasi perairan Marine Protected Areas pada tahun 2020. Awalnya, proses penetapan kawasan konservasi laut di Indonesia dianggap hanya mengeluarkan biaya tanpa ada pemasukan. Namun, pengelolaan kawasan konservasi laut ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi ini berasal dari kegiatan pemanfaatan riset yang menggali potensi kelautan dan perikanan bagi manusia. “Konservasi laut juga memberikan nilai ekonomi dalam bentuk kelebihan spill over sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan nelayan di luar kawasan konservasi,” terangnya. Pemanfaatan ekowisata di kawasan konservasi perairan juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pemasukan daerah melalui kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Ditambah lagi, konsep ekosistem yang menjaga keseimbangan ekosistem akan membantu upaya perlindungan alam. baca juga Potensi Dasar Laut Sekitar Indonesia Belum Diperhatikan Lalu, kekayaan keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk bahan baku obat-obatan, kosmetika, hingga pangan juga memiliki nilai ekonomi. Kekayaan lainnya adalah, laut menyimpan sejumlah energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya energi terbarukan yang bisa diberdayakan seperti panas air laut, gelombang laut, hingga arus laut. Sementara sumber daya energi tidak terbarukan terdapat di dasar laut, seperti minyak dan gas bumi. Sayangnya, potensi ini sampai sekarang masih belum dapat dimanfaatkan. Belum adanya kemauan politik yang kuat, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mau terjun dalam mengembangkan potensi sumber daya energi ini. Pariwisata baca juga Potensi Kelautan Sangat Melimpah, Ayo Majukan Industri Perikanan Indonesia Prof. Zuzy mengatakan, pariwisata bahari bagaikan raksasa tidur yang mesti dibangunkan. Sektor ini menjadi daya tarik Indonesia. “Sektor ini berpotensi menjadi sumber devisa yang sangat signifikan setelah minyak bumi. Selain itu, wisata bahari juga menjadi sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya. Publikasi PDB Maritim Indonesia 2010-2016. menyebutkan bahwa pencapaian tertinggi wisata bahari menyumbang pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki target untuk meningkatkan angka ini hingga 2 kali lipat atau setara dengan kedatangan 20 juta wisatawan mulai tahun 2019. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang melibatkan pengetahuan interdisiplin seperti pariwisata, ilmu kelautan, geografi, ilmu sosial, psikologi, ilmu lingkungan, ekonomi, pemasaran dengan berbagai isu manajemen laut. Untuk mengembangkan pariwisata bahari memerlukan perencanaan dan pengembangan yang terintegrasi, antarsektor, antarwilayah, dan antardisiplin ilmu. Meski pandemi Covid-19 melanda, sektor ini tetap akan menjanjikan dalam jangka panjang sehingga pemerintah harus terus-menerus mengembangkannya. Kekayaan Arkeologi Potensi laut yang selama ini luput dari perhatian adalah kekayaan arkeologi. Sektor ini bak harta karun yang terpendam di wilayah laut Indonesia. baca juga Laut Indonesia Miliki “Harta Karun” Berlimpah Prof. Zuzy menjelaskan, kekayaan arkeologi ini berasal dari kapal karam di masa lalu yang membawa berbagai barang berharga seperti koin mas, dan barang-barang antik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2000 menyebutkan ada 463 lokasi kapal tenggelam shipwrecks yang tersebar di perairan Indonesia. Dari sisi ekonomi, lokasi kapal tenggelam ternyata memiliki potensi ekonomi antara antara US$80,000 Rp1,1 miliar hingga US$18 juta Rp264 miliar. Selain nilai ekonominya, harta karun tersebut juga bisa menjadi tujuan pariwisata yang bisa menghasilkan antara US$800 Rp11,7 juta hingga US$126 ribu Rp1,8 miliar per bulan per lokasi. Contohnya, wisata menyelam di desa Tulamben, kabupaten Karangasem, Bali, untuk melihat kerangka kapal USAT Liberty, sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat yang tenggelam saat Perang Dunia II, tahun 1942. Kebijakan Pendukung Untuk mengoptimalkan potensi dan kesempatan sektor kelautan Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pendukung. Pembangunan infastruktur laut dan mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan. baca juga Tata Ruang Laut Jadi Salah Satu Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Indonesia Dari segi infrastruktur, Indonesia sudah mulai membangun tol laut sejak tahun 2015. Tol laut merupakan sistem transportasi antarpulau menggunakan kapal-kapal besar untuk distribusi logistik. Sistem ini penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain membangun tol laut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan Indonesia, terutama ukuran kapal di atas 10 gross tonnage GT. Hingga kini, kemampuan armada penangkapan ikan Indonesia masih didominasi oleh kapal ukuran kecil dan perikanan skala kecil yang lebih banyak beroperasi di perairan pesisir sampai dengan 12 mil. Ini menyebabkan kondisi kekosongan armada di perairan kita, terutama di perairan ZEE Kawasan Ekonomi Khusus, 200 mil dari pulau terluar. “Konsekuensinya, banyak kapal-kapal asing tidak berizin yang mencuri sumber daya ikan Indonesia atau illegal fishing,” kata Prof. Zuzy. Selanjutnya, pengelolaan kawasan laut Indonesia pada dasarnya dapat dioptimalkan dengan menggunakan kerangka ekonomi biru blue economy, sebuah konsep tata kelola laut secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi biru ini diadaptasi untuk ekonomi kelautan yang dikenal dengan semboyan “Blue Sky, Blue Ocean” di mana “ekonomi tumbuh, rakyat Sejahtera, tetapi langit dan laut tetap biru”. baca juga Indonesia Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan dengan Pendekatan Blue Economy Berbagai praktik pengelolaan ekonomi biru, seperti ekowisata, pembayaran jasa lingkungan, penghijauan pesisir dengan menanam mangrove, inovasi produk-produk kelautan skala kecil yang ramah lingkungan, sudah dilakukan di perairan Indonesia. “Harapannya, kita akan dapat membangun ekonomi kelautan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya. Dari segi investasi, sektor kelautan perlu menerapkan sistem yang menguntungkan tanpa merusak lingkungan dengan memadukan modal swasta filantropi atau hibah, publik, dan pemerintah subsidi untuk mendanai proyek pemulihan ekosistem pesisir laut secara berkelanjutan Model investasi ini juga bisa diterapkan dalam membangun infrastuktur laut, seperti pelabuhan, sarana dan prasarana untuk energi laut terbarukan, hingga riset. Terakhir, tentu saja kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak pada sektor akar rumput. Industri kecil dan menengah di sektor kelautan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki potensi kelautan yang tinggi, harus dirangkul dengan baik oleh pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan terkait pembangunan infrastruktur pelabuhan, tempat pelelangan ikan TPI, hingga unit pendingin di kawasan timur Indonesia. Daerah timur Indonesia juga membutuhkan perhatian lebih karena menyumbang hampir 40% dari total hasil ikan laut di Indonesia, meskipun aktivitas ekonomi di sana hanya bernilai kurang dari 9% dari total aktivitas ekonomi nasional.arm* Tabel2. Rincian Aset pada LKPP Audited Tahun 2019. Apabila klasifikasi Aset pada LKPP tersebut di atas dikaitkan dengan tipe Asset Class sebagaimana tabel 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah telah memiliki Asset Class sebagai berikut yaitu Kas, Properti (Real Estate) dan Ekuitas.Dan apabila dikhususkan pada kekayaan negara yang menjadi domain DJKN maka Asset Class yang dikelola
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. sumber gambar Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat berbagai potensi sumber daya alam seperti perikanan, perkebunan, pertambangan dsb. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air perkembangan wilayah pesisir dan sumberdaya laut di Indonesia pada posisi strategis akan menghasilkan keuntungan ekonomi berupa devisa hasil ekspor. Kontribusi yang demikian akan terus berlangsung, apalagi terdapat berbagai aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan, seperti kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan industri pariwisata yang berbagai aktivitasnya hanya mengejar keuntungan ekonomi semata. Berbagai upaya pemanfaatan harus dilakukan secara terencana dan tepat, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan terutama terakomodasinya kesejahteraan masyarakat pesisir. Total potensi lestari dari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE sumber Departemen Kelautan dan Perikanan. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Seluruh nilai ekonomi potensi sumberdaya pesisir dan laut mencapai 82 milyar dollar AS per tahun. Namun pada kenyataannya, kinerja pembangunan bidang kelautan dan perikanan belumlah optimal, baik ditinjau dari perspektif pendayagunaan potensi yang ada maupun perpektif pembangunan yang berkelanjutan. Ekosistem pesisir dan lautan yang meliputi sekitar 2/3 dari total wilayah teritorial Indonesia dengan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, kegiatan ekonominya baru mampu menyumbangkan + 20,06% dari total Produk Domestik Bruto Rohmin 2001 dalam darajati, 2004. Padahal negara-negara lain yang memiliki wilayah dan potensi kelautan yang jauh lebih kecil dari Indonesia seperti Norwegia, Thailand, Philipina, dan Jepang, kegiatan ekonomi kelautannya perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan komunikasi, serta industri telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB mereka, yaitu berkisar 25-60% per tahun Dahuri et al, 2008. Ini menunjukan bahwa kontribusi kegiatan ekonomi berbasis kelautan masih kecil dibanding dengan potensi dan peranan sumberdaya pesisir dan lautan yang sedemikian besarnya, pencapaian hasil pembangunan berbasis kelautan masih jauh dari ikan secara masif terjadi di seluruh perairan Indonesia. Pemetaan tingkat penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menunjukkan kebanyakan status eksploitasi ikan demersal, pelagis besar, dan udang telah mencapai titik maksimum. Penangkapan ikan di beberapa wilayah bahkan masuk zona merah karena melebihi ambang batas yang menyebutkan sejak 2011 Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan keputusan pemanfaatan ikan yang diperbolehkan maximum sustainable yield/MSY sebesar 80% dari potensi lestari. Potensi lestari sendiri merupakan besaran penangkapan ikan yang masih memberi kesempatan bagi ikan untuk melakukan regenerasi sehingga tidak mengurangi 2011 tercatat penangkapan ikan telah melebihi batas, yakni 82%. Angka tersebut belum termasuk tangkapan ilegal yang ditaksir mencapai 25% dari total potensi sehingga akumulasi pemanfaatan ikan mencapai 107%. Kondisi itu menunjukkan penangkapan ikan telah melampaui MSY sehingga berujung pada terancamnya keberlanjutan stok ikan. Padahal Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,7 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB sebesar 5,12 juta ton per tahun Sekretariat Kabinet, 2016.Volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan perikanan budidaya dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, terdiri dari 1 Udang mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,03%; 2 Kerapu mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,61%; 3 Bandeng mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,45%; 4 Patin mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,73%; 5 Nila mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,03%; 6 Ikan Mas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,44%; 7 Lele mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,43%; 8 Gurame mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 17,70%; dan 9 Rumput Laut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,72%.Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan pemanfaatan potensi yang mucul dalam pengelolaan sumberdaya laut ini, maka dibutuhkan suatu model pengelolaan yang memadukan unsur masyarakat pengguna kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll dan pemerintah yang dikenal dengan Comanagement yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. 1 2 Lihat Money Selengkapnya
pemanfaatan potensi sumber daya alam laut dapat memberikan kontribusi bagi
